AKSESPUBLIK.ID, JAKARTA — Gerakan penguatan ruang fiskal dan kualitas hidup masyarakat desa memasuki babak baru. Utusan Khusus Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa seluruh Indonesia. Prosesi khidmat ini berlangsung di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026) malam.
Mengusung tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera”, organisasi sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) ini diposisikan di garis depan.
Tugas utamanya adalah memperkuat partisipasi perempuan dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta mengawal program-program strategis nasional. Dalam pelantikan tersebut, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa.
Acara megah ini dihadiri oleh jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Wakil Jaksa Agung RI, petinggi BUMN, serta sejumlah kepala daerah. Di antaranya tampak Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Maluku Sherly Laos, yang juga dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Dalam sambutan tunggalnya, Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa pelantikan ini berada pada momentum krusial seiring dengan mulai bergulirnya program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat, disebut Hashim membutuhkan pengawasan ketat agar tidak bocor dan tepat sasaran.
“Program-program pemerintah dengan tujuan mulia sudah mulai berjalan, salah satunya Makan Bergizi Gratis untuk menumbuhkan kesehatan anak-anak di desa. Namun, jika pelaksanaannya tidak diawasi dan dibina dengan baik, hasilnya tidak akan maksimal. Jangan sampai program mulia ini gagal karena lemahnya pengawasan,” tegas Hashim.
Menanggapi tantangan pengawasan tersebut, langkah konkret langsung diambil usai prosesi pelantikan. ABPEDNAS resmi meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, dan Ketua Umum SMSI, Firdaus.
Melalui kerja sama strategis ini, SMSI yang menaungi sekitar 3.181 perusahaan media siber di Indonesia berkomitmen penuh mendukung program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Langkah terobosannya adalah pembentukan Pokja News Room Jaga Desa di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi “mata siber” yang memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan media massa.
Integrasi ini menjadi tonggak penting dalam memastikan program pembangunan desa berjalan bersih dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat luas.(*)
