AKSESPUBLIK.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berhasil menembus posisi lima besar dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Capaian mentereng ini merupakan buah dari evaluasi objektif terhadap kinerja pembangunan daerah serta tingginya kualitas proses perencanaan yang dijalankan Pemprov Sulsel.
Sebagai bagian dari rangkaian kompetisi, Pemprov Sulsel mengikuti Tahap II Wawancara dan Verifikasi yang dilaksanakan secara hybrid dari Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, pada Selasa (30/6/2026). Tahapan ini krusial untuk menguji keselarasan antara dokumen perencanaan, eksekusi program di lapangan, hingga dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, didampingi Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, memaparkan secara komprehensif capaian pembangunan daerah. Salah satu yang mencuri perhatian tim penilai adalah inovasi Smart School, program pionir yang menjadi fokus penilaian pada aspek pembangunan manusia.
Sekda Sulsel, Jufri Rahman, menjelaskan bahwa melalui Smart School, Pemprov Sulsel menghadirkan konsep “Satu Standar, Satu Guru, Satu Sulsel”. Inovasi ini sekaligus mencatatkan diri sebagai sistem pembelajaran hybrid pertama yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi di Indonesia, yang dirintis sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman demi mengikis kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.
“Melalui inovasi ini, guru-guru terbaik dapat berbagi pengetahuan kepada seluruh siswa tanpa dibatasi jarak. Materi yang diterima peserta didik SMA di perkotaan maupun di wilayah terpencil memiliki standar yang setara,” ujar Jufri Rahman.
Jufri menambahkan, selain sektor pendidikan, arah pembangunan Sulsel juga ditopang melalui skema Multi Years Project (MYP) yang memprioritaskan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan irigasi, dan rumah sakit. “Kebijakan ini bertujuan agar anggaran pembangunan semakin fokus pada program yang memberikan manfaat luas, meningkatkan konektivitas, dan memperlancar urat nadi ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Kerja keras Pemprov Sulsel tercermin nyata dari potret indikator makro ekonomi dan sosial yang dipaparkan di hadapan tim penilai Bappenas:
-
Pertumbuhan Ekonomi: Mencapai 6,88 persen pada Triwulan I-2026, berada di atas rata-rata nasional.
-
PDRB Per Kapita: Menyentuh angka Rp78,75 juta.
-
Tingkat Kemiskinan: Mengalami tren penurunan ke angka 7,43 persen per September 2025 (lebih rendah dari rata-rata nasional), dengan Rasio Gini di angka 0,350 poin.
-
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Berada di level 75,92 poin pada 2025, melampaui rata-rata nasional.
-
Lingkungan & Ketenagakerjaan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat tajam ke 80,67 poin, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mampu ditekan hingga 4,45 persen.
Sementara itu, Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, menguraikan bahwa Smart School bukan sekadar aplikasi belajar biasa, melainkan sebuah ekosistem pendidikan terintegrasi berbasis digital yang sudah berjalan konsisten sejak 2022.
Bukan tanpa bukti, efektivitas program ini divalidasi langsung oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan terhadap pelaksanaan Smart School, sebanyak 43,6 persen responden menyatakan puas dan 35,8 persen menyatakan sangat puas terhadap kualitas pengajar.
“Artinya, hampir delapan dari sepuluh responden atau 79,4 persen menyatakan sangat puas dan puas terhadap kualitas pengajar. Ini membuktikan perluasan akses pendidikan berkualitas tinggi telah menjangkau wilayah terpencil,” tegas Irawan.
Irawan menambahkan, tim Pemprov Sulsel juga memaparkan bagaimana keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan program prioritas pusat, mulai dari penanggulangan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, hingga penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Proses wawancara berdurasi intensif ini juga berjalan transparan dan inklusif. Selain jajaran kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel, Bappenas juga menggali testimoni langsung dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) eksternal, mulai dari kalangan akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, organisasi nonpemerintah (NGO/LSM), hingga para pelajar SMA selaku penerima manfaat langsung.
Melalui ajang PPD 2026 ini, Pemprov Sulsel berharap catatan dan masukan strategis dari tim penilai Kementerian PPN/Bappenas dapat menjadi modal berharga untuk menyempurnakan kualitas perencanaan pembangunan di masa depan agar semakin inklusif dan menyejahterakan masyarakat Sulawesi Selatan. (*)
