AKSESPUBLIK.ID, TAKALAR — Pemerintah Kabupaten Takalar mengambil langkah cepat untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kg bersubsidi.
Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis serta para camat untuk turun langsung memantau kondisi pasokan di wilayah masing-masing.
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan penyebab pasti terhambatnya pasokan energi di lapangan. Mohammad Firdaus meminta jajarannya tidak sekadar menunggu laporan di balik meja, melainkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi vital.
Fokus pemantauan diarahkan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna melihat langsung kondisi antrean kendaraan dan ketersediaan stok BBM. Pada saat bersamaan, para camat bersama OPD terkait diwajibkan menyisir wilayahnya untuk memantau ketersediaan serta distribusi elpiji bersubsidi.
“OPD dan camat saya instruksikan sidak langsung ke SPBU dan memantau kelangkaan LPG di wilayahnya,” tegas Daeng Manye saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Bupati, pengecekan langsung di lapangan sangat krusial untuk memperoleh data riil dan memetakan titik-titik mana saja yang mengalami gangguan pasokan paling parah.
“Jangan hanya menunggu laporan. Cek langsung kondisi SPBU dan lihat bagaimana ketersediaan LPG di lapangan. Kalau ada wilayah yang langka, harus segera diketahui di mana persoalannya,” tambah Mohammad Firdaus.
Informasi serta data faktual dari hasil sidak tersebut nantinya akan menjadi dasar Pemkab Takalar untuk mendesak pihak penyalur dan penanggung jawab distribusi BBM maupun elpiji bersubsidi agar segera membenahi alur penyaluran.
Dalam pembagian tugasnya, camat berperan menyerap informasi primer dari warga, sementara OPD teknis melakukan pengawasan sesuai kewenangan lembaga. Sinergi ini diharapkan mampu mengurai kebuntuan alur distribusi energi di tingkat tapak.
Di tengah upaya pengawasan ketat ini, Mohammad Firdaus mengimbau masyarakat Kabupaten Takalar untuk tetap tenang dan tidak panik. Ia meminta warga tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) atau tindakan penimbunan yang dapat memperparah situasi.
“Yang kita mau, kondisi sebenarnya di lapangan jelas. Dari situ pemerintah bisa menentukan langkah berikutnya,” pungkas Daeng Manye.(*)
