AKSESPUBLIK.ID, MAKASSAR — Penerapan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) terbukti memberikan dampak positif signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, usai membuka kegiatan sosialisasi Permen ATR/BPN 13/2021 di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026).
Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi daerah, Distaru Makassar merasakan langsung kontribusi regulasi ini terhadap lonjakan penerimaan retribusi daerah.
“Dalam proses penerapan Permen ATR/BPN 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR, sudah pasti ada pendapatan daerah di dalamnya, yang tentunya mengalami perubahan dan peningkatan,” ujar Zainal Abidin.
Ia membeberkan, realisasi retribusi daerah di Distaru Makassar telah melampaui target awal tahunan sejak September 2026. Bahkan, saat target retribusi dinaikkan secara signifikan pada APBD Perubahan dari Rp9 miliar menjadi Rp21 miliar, Distaru telah berhasil menyelesaikannya pada Oktober 2026.
“Artinya, dengan penerapan Permen ATR/BPN 13/2021, ada kontribusi nyata pada peningkatan PAD melalui retribusi yang masuk ke Distaru,” tambahnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari perwakilan Kecamatan Mariso, Ilham, yang dalam sesi diskusi menanyakan dampak regulasi KKPR-SPR terhadap PAD serta konsekuensi hukum bagi masyarakat yang membangun tanpa mengurus izin tersebut.
Terkait aspek hukum, Zainal Abidin menegaskan bahwa ada sanksi tegas bagi masyarakat atau pelaku usaha yang nekat mendirikan bangunan tanpa mengurus KKPR. Karena itu, sosialisasi edukatif ini dinilai sangat krusial bagi seluruh elemen masyarakat, OPD teknis, camat, lurah, dunia usaha, UMKM, hingga asosiasi profesi.
Sosialisasi Permen ATR/BPN 13/2021 ini menghadirkan dua narasumber berkompeten, yaitu Koordinator di Direktorat SPR Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Marissa Aprilia, serta Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.
Turut hadir perwakilan instansi vertikal Sulsel, jajaran OPD seperti DPM-PTSP, para camat, lurah, hingga asosiasi profesi.
Apresiasi juga datang dari perwakilan Ikatan Ahli Perencana (IAP) Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir. Ia menilai sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk menyebarluaskan informasi krusial demi terwujudnya pemanfaatan ruang yang tertib, transparan, dan sesuai aturan hukum di Kota Makassar.(*)
