AKSESPUBLIK.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penataan Ruang (Distaru) resmi menggelar kegiatan sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Hotel Karebosi Premier, Selasa (10/11/2026).
Agenda bertema “Pemenuhan SLF Bangunan Gedung dalam Keselamatan Bangunan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan” ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kota Makassar.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Distaru Kota Makassar, Dr. Ir. H. Muh. Fuad Azis DM, S.T., M.Si. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penataan serta keselamatan bangunan gedung fasyankes merupakan prioritas utama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelayanan medis bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pergeseran paradigma para pengelola fasyankes dari sistem perizinan lama, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), beralih ke mekanisme baru berbasis PBG dan SLF sesuai regulasi yang berlaku saat ini.
“Melalui mekanisme baru ini, Distaru Makassar hadir untuk memeriksa secara komprehensif dua aspek mendasar bangunan, yaitu rencana desain keteknisan dan kesesuaian fisik bangunan langsung di lapangan,” ujar Muh. Fuad Azis.
Pemeriksaan ketat ini dinilai krusial untuk memastikan seluruh gedung pelayanan kesehatan memenuhi standar teknis, keselamatan kerja, kemudahan akses, hingga kepastian kelayakan fungsi bangunan.
Pada kesempatan yang sama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar, Fadil, menjelaskan bahwa PBG merupakan perizinan resmi yang wajib dimiliki pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, maupun merawat bangunan gedung sesuai kriteria teknis.
Memperjelas perbedaan kedua dokumen tersebut, narasumber sosialisasi, Laode Muh Halidu, memberikan analogi sederhana. Ia mengibaratkan PBG sebagai izin operasional awal kendaraan, sedangkan dokumen SLF berfungsi sebagai bukti sah kelayakan jalan bagi bangunan gedung.
Di akhir kegiatan, Kepala Distaru Makassar berharap sosialisasi intensif ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan pengelola fasyankes demi mewujudkan fasilitas kesehatan yang aman, tertib hukum, serta berstatus laik fungsi secara menyeluruh di Kota Makassar.(*)
