AKSESPUBLIK.ID, MAKASSAR — Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan kepastian tata ruang. Terbaru, Distaru menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin. Agenda ini menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Koordinator di Direktorat SPR, Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR) Kementerian ATR/BPN, Marissa Aprilia, serta Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Aulia Hanif Erya.
Dalam sambutannya, Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin, menyampaikan bahwa sosialisasi ini mengundang jajaran instansi vertikal Sulsel, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti DPM-PTSP, para camat, lurah, hingga asosiasi profesi seperti Ikatan Ahli Perencana (IAP) Sulsel.
“Sosialisasi kami lakukan dalam rangka keterbukaan dan penyebarluasan informasi. Harapannya, ke depan seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar betul-betul memahami berbagai prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang,” ujar Zainal Abidin.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan ruang di Kota Makassar sejauh ini berjalan sangat baik seiring hadirnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Setiap perubahan pemanfaatan ruang—baik secara administratif maupun fisik—selalu diproses sesuai ketentuan.
“Untuk pemanfaatan ruang, Distaru tentu tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi lintas OPD demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tambahnya.
Pada sesi pemaparan materi, kedua narasumber membedah secara rinci persyaratan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang menjadi dasar rekomendasi teknis penerbitan KKPR, termasuk mekanisme permohonan KKPR berusaha lintas kabupaten/kota.
Aulia Hanif Erya mengungkapkan bahwa secara aturan SOP, penerbitan PTP KKPR membutuhkan waktu maksimal 10 hari kerja. Namun, dalam praktik di lapangan kerap ditemui beberapa kendala teknis yang membuat prosesnya melebihi batas waktu tersebut.
“Beberapa kendala utama di antaranya berkas persyaratan dari pemohon yang belum lengkap, ketidaksesuaian nama pemohon dengan yang tercantum pada surat tanah, hingga ketidaksesuaian data lokasi tanah,” terang Aulia.
Suasana sosialisasi berlangsung dinamis saat memasuki sesi diskusi. Perwakilan IAP Sulsel, Muhammad Natsir, mempertanyakan peran strategis ahli perencana agar KKPR tidak sekadar formalitas administrasi, tetapi menjadi instrumen nyata dalam memitigasi permasalahan tata ruang.
Sementara itu, perwakilan dari pihak kecamatan, Ilham (Camat Mariso), mendalami terkait perlindungan hukum dan manfaat langsung yang didapat masyarakat saat mengurus KKPR sebelum mendirikan bangunan, serta dampak aturan KKPR-SPR ini terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Distaru Kota Makassar berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang selaras, sehingga iklim investasi dan pembangunan di Kota Makassar tetap tumbuh pesat tanpa mengabaikan tertib tata ruang dan aturan hukum yang berlaku.(*)
