AKSESPUBLIK.ID, MAKASSAR — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar terus memaksimalkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan dan sistem pembayaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Kepala BPKAD Kota Makassar, Muhammad Dakhlan, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sekaligus meminimalkan transaksi tunai.
Menurutnya, proses ini harus diterapkan secara bertahap dan terintegrasi pada seluruh lini mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, pembayaran, hingga pelaporan.
“Digitalisasi ini kita dorong agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sistem pembayaran non-tunai juga memberikan kemudahan dalam proses transaksi sekaligus memperkuat pengawasan,” ujar Dakhlan, Kamis (27/8/2026).
Sebagai langkah nyata, BPKAD Makassar menjadi pelopor dalam mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transaksi belanja kegiatan APBD. Dakhlan menjelaskan, penerapan pembayaran digital bukan sekadar mengubah metode transaksi, melainkan untuk membangun sistem yang lebih mudah ditelusuri (traceable).
“Setiap transaksi harus memiliki proses yang jelas, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, digitalisasi pembayaran menjadi bagian penting dari penguatan transparansi,” tambahnya.
Penguatan sistem ini sejalan dengan agenda Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Pemkot Makassar yang didukung oleh kemitraan strategis bersama Bank Sulselbar. Kerjasama tersebut mencakup optimalisasi layanan perbankan dan pengembangan sistem pembayaran yang terintegrasi.
Ke depan, BPKAD Makassar berkomitmen mendampingi seluruh perangkat daerah agar adaptif terhadap sistem berbasis digital, yang diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur.
“Kita ingin digitalisasi ini benar-benar memberikan manfaat. Bukan hanya lebih cepat dalam proses pembayaran, tetapi juga lebih tertib, transparan, dan mudah dalam pengawasan,” pungkas Dakhlan. (*)
