AKSESPUBLIK.ID, MAKASSAR — Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus
menggeliat. Pemerintah Provinsi Sulsel menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp3,7 triliun melalui skema multi-years (tahun jamak) untuk periode 2025–2027.
Proyek mercusuar bernama Multi Years Project (MYP) ini menyasar perbaikan jalan sepanjang 1.000 kilometer, pembenahan jaringan irigasi yang melayani 54.000 hektar sawah, hingga pembangunan dua rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu. Seluruh pembangunan yang bersumber dari hasil efisiensi APBD ini ditargetkan rampung pada tahun depan.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, membeberkan empat alasan utama Pemprov Sulsel memilih mekanisme pembangunan tahun jamak dibandingkan penganggaran tahun tunggal (single year).
Alasan pertama adalah menjamin ketuntasan dan kualitas fisik bangunan. Andi Sudirman menekankan, durasi satu tahun tidak cukup untuk merampungkan proyek berskala besar beserta fasilitas penunjangnya.
“Kalau kita mengerjakan secara multi-years, pembangunannya bisa tuntas. Waktu satu tahun itu tidak cukup untuk membangun. Misalnya rumah sakit, pembangunan fisik tahun ini tapi masih banyak supporting facility gedung-gedungnya belum ditambahkan,” ujar Andi Sudirman.
Hal senada berlaku untuk pengerjaan jalan. Skema tahun tunggal berisiko memicu kerusakan baru akibat perbedaan masa pakai beton atau aspal serta paparan cuaca pancaroba.
“Kalau kita bangun satu tahun satu ruas, tidak nyambung dengan ruas tahap berikutnya. Dia beda umur sehingga kekuatannya tidak sama dan ada jeda terputus. Ketika musim berubah pancaroba, ada celah yang bisa menjadi awal kerusakan baru,” lanjutnya.
Alasan kedua berfokus pada efisiensi biaya dan waktu proses lelang. Pelaksanaan tender satu kali untuk paket pengerjaan bernilai besar dinilai jauh lebih hemat ketimbang mengulang proses lelang berkali-kali untuk paket bernilai kecil.
“Satu kali lelang untuk nilai Rp500 miliar dibanding 10 kali lelang nilai Rp50 miliar itu jauh berbeda. Karena akan ada losses di penganggaran, dan ada biaya yang menjadi ganda ketika kita menganggarkan berulang,” paparnya.
Alasan ketiga berkaitan dengan upaya menarik keterlibatan kontraktor berskala nasional demi menjaga mutu pengerjaan. Paket pekerjaan bernilai besar membuka ruang bagi BUMN untuk masuk karena memenuhi kualifikasi batas minimal nilai tender.
“Ketika paketnya besar, perusahaan yang masuk rata-rata bertaraf nasional sehingga hasil pembangunannya jauh lebih bagus. Kami menyiasatinya dengan mewajibkan local content sebesar 40 persen agar kontraktor lokal tetap bisa terlibat,” terang Andi Sudirman.
Alasan keempat adalah menjamin kepastian pembiayaan dan kesehatan alur kas (cash flow) daerah. Skema ini memberikan keleluasaan bagi pemprov untuk menyusun proyeksi pembayaran secara berkala sesuai realisasi pendapatan daerah.
“Dengan adanya multi-years, cash flow pembayaran per bulan bisa dibuat sampai 2–3 tahun ke depan. Kita aman dari risiko gagal bayar,” pungkasnya. (*)
