AKSESPUBLIK.ID TAKALAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda penting ini ditutup dengan tanggapan resmi dari Bupati Takalar.
Sidang paripurna yang berlangsung tertib ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal. Turut hadir Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, Wakil Ketua I dan II DPRD, seluruh anggota dewan, unsur Forkopimda, jajaran Polres dan Kodim 1426/Takalar, para kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam pemaparan pandangan umum, kesembilan fraksi yang ada di DPRD Takalar yaitu Fraksi Hanura, PKS, PKB, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Gerindra, PPP, dan Gelora secara bulat menyatakan persetujuannya agar ranperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Meski memberikan lampu hijau, pihak legislatif tetap menyodorkan sejumlah catatan kritis dan mendesak yang perlu segera diintervensi oleh pemerintah daerah. Di antaranya adalah pembenahan infrastruktur jalan dan jembatan, optimalisasi layanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Menanggapi pandangan umum tersebut, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan sekaligus masukan konstruktif dari seluruh fraksi.
Ia sempat menyoroti capaian membanggakan di mana Kabupaten Takalar kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kelima kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi WTP ini adalah hasil sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Namun, WTP bukanlah garis akhir. Catatan-catatan dari fraksi harus kita benahi bersama agar tata kelola keuangan kita makin transparan, profesional, dan akuntabel,” ujar Bupati Firdaus.
Di sisi lain, Bupati Firdaus secara terbuka memaparkan realitas dan tantangan fiskal berat yang tengah dihadapi daerah. Saat ini, PAD Takalar tercatat berada di kisaran Rp189 miliar. Angka tersebut berbanding terbalik dengan kebutuhan belanja wajib daerah seperti gaji ASN dan kewajiban mengikat lainnya yang menyentuh angka hampir Rp500 miliar. Kondisi ini membuat postur anggaran Takalar masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Tantangan bagi pembangunan Takalar diprediksi akan semakin ketat pada tahun anggaran 2026. Hal ini terjadi setelah alokasi anggaran daerah tergerus dan mengalami pemangkasan lebih dari Rp210 miliar akibat imbas kebijakan efisiensi di tingkat nasional.
Oleh karena itu, Bupati menegaskan bahwa berbagai usulan perbaikan infrastruktur dan layanan publik akan tetap menjadi prioritas, namun eksekusinya wajib dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Kondisi sulit ini menuntut jajaran pemerintah daerah untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif.
Strategi Prioritas Pemkab Takalar Hadapi Tantangan Fiskal
- Mempercepat digitalisasi birokrasi guna efisiensi tata kelola.
- Mengembangkan destinasi wisata lokal untuk mendongkrak pendapatan.
- Memberdayakan sektor UMKM sebagai motor ekonomi rakyat.
- Meningkatkan literasi digital bagi seluruh ASN.
- Aktif menjemput peluang investasi dan program strategis di kementerian pusat.
“Takalar tidak boleh hanya pasif dan menunggu. Kita harus jemput bola, gali potensi lokal, cari sumber pendapatan baru, dan terus berinovasi agar roda pembangunan tetap berjalan maksimal meskipun anggaran kita terbatas,” tegas Bupati Firdaus.
Menutup tanggapannya, Bupati menyatakan seluruh catatan fraksi akan dijadikan bahan evaluasi utama dalam menyusun langkah perbaikan ke depan.
Ia mengajak seluruh anggota DPRD untuk terus memperkuat kolaborasi, karena keberhasilan pembangunan sejati bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan investor di Kabupaten Takalar. (*)
