AKSESPUBLIK.ID, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendorong penguatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) untuk memacu ekspor komoditas unggulan daerah. Upaya tersebut difokuskan pada pengembangan klaster komoditas, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan akses pasar global.
Komitmen tersebut disampaikan Fatmawati saat menerima kunjungan Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, bersama jajaran di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Fatmawati menekankan pentingnya pendampingan intensif agar pelaku UMKM memahami prosedur dan fasilitas kepabeanan. Menurutnya, potensi komoditas Sulawesi Selatan sangat besar, namun belum sepenuhnya ditopang oleh kapasitas pelaku usaha, akses pasar, serta sistem tata kelola yang terintegrasi.
“Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan,” ujar Fatmawati.
Untuk mengoptimalkan potensi daerah, Fatmawati mendorong pemetaan komoditas unggulan berbasis klaster di setiap kabupaten dan kota. Sejumlah komoditas yang diprioritaskan antara lain rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa.
Pengembangan klaster ini dirancang melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), serta mitra usaha sebagai agregator atau pengumpul yang menghubungkan produk petani dan UMKM ke pasar yang lebih luas. Pola ini diharapkan memutus rantai tengkulak sekaligus menciptakan hilirisasi agar produk tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah.
“Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah,” jelasnya.
Selain tata niaga, Fatmawati menyoroti persoalan pencatatan asal barang (origin of goods) dalam dokumen ekspor. Selama ini, banyak komoditas asal Sulawesi Selatan justru tercatat sebagai ekspor daerah lain karena pengapalan dilakukan melalui pelabuhan di Surabaya atau Jakarta.
Ia menilai penguatan infrastruktur logistik termasuk ketersediaan kapal rute langsung (direct call) dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) sangat mendesak untuk menekan biaya logistik sekaligus memastikan kontribusi ekspor Sulsel tercatat secara akurat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, menyatakan kesiapan jajarannya mendukung Pemprov Sulsel melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, serta pendampingan UMKM hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Martha mengingatkan bahwa pelaku usaha harus memenuhi tiga aspek utama agar siap menembus pasar global, yakni kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk. Oleh karena itu, kolaborasi antarpelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menjaga pasokan ekspor tetap berkelanjutan.
Bea Cukai juga membuka peluang fasilitas kepabeanan bagi investasi strategis, seperti kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai ketentuan, serta fasilitasi pertemuan bisnis (business matching) dengan calon pembeli luar negeri melalui jaringan perdagangan Indonesia.
Di luar isu ekspor, pertemuan tersebut turut membahas penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima Sulsel di tengah maraknya peredaran rokok ilegal.
Fatmawati menilai formula pembagian DBH CHT perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan beban daerah pemasaran dan konsumsi, tidak semata-mata berfokus pada daerah penghasil tembakau.
“Ini menjadi perhatian kami karena daerah pemasaran juga menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatannya. Kami berharap ada evaluasi terhadap indikator pembagian DBH CHT agar kebutuhan daerah dapat diperhitungkan secara lebih proporsional,” ungkap Fatmawati.
Berdasarkan data Kanwil DJBC Sulbagsel dalam pertemuan tersebut, penindakan rokok ilegal hingga November 2026 melonjak tajam mencapai kisaran 125 juta hingga 130 juta batang, meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 40 juta batang.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Sulsel akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI terkait evaluasi formula DBH CHT, sekaligus mendorong optimalisasi Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Soppeng serta rencana pengembangan sentra serupa di Kabupaten Maros untuk menyerap tenaga kerja secara legal.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulsel segera menggelar rapat koordinasi teknis bersama pemerintah kabupaten/kota, Bea Cukai, dan pemangku kepentingan terkait guna merumuskan langkah konkret pengembangan klaster ekspor, pemberdayaan UMKM, dan pengawasan barang kena cukai ilegal. (*)
