AKSESPUBLIK.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menggelar silaturahmi bersama serikat pekerja/serikat buruh, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta perangkat daerah di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi bersama terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan, khususnya menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2027.
Andi Sudirman menekankan bahwa komunikasi intensif antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha adalah kunci untuk membangun kesepahaman dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Andi Sudirman menegaskan komitmen Pemprov Sulsel untuk menghadirkan perhatian yang lebih konkret bagi kesejahteraan pekerja. Menurutnya, kesejahteraan buruh merupakan salah satu parameter utama keberhasilan pembangunan daerah.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” imbuhnya.
Terkait teknis penetapan UMP 2027, Gubernur mengingatkan seluruh pihak agar tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pedoman teknis pemerintah pusat, serta berlandaskan data statistik resmi. Ia pun meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel lebih peka terhadap kebutuhan para pekerja.
Di sisi lain, ia mengajak serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi berbasis data dan argumentasi yang terukur. Sementara itu, kalangan pengusaha diminta bersikap transparan mengenai kondisi riil perusahaan, mulai dari tantangan biaya, produktivitas, hingga kemampuan finansial.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.(*)
