AKSESPUBLIK.ID, MAKASSAR — Persoalan sampah masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Makassar dalam upaya mengurangi volume limbah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.
Sejalan dengan kebijakan pengelolaan sampah dari sumbernya, UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Makassar bergerak cepat mencari solusi konkret agar hanya sampah residu yang berakhir di TPA.
Karakteristik sampah yang dihasilkan di kawasan pelelangan ikan Paotere terbilang unik dan berbeda dari sampah rumah tangga.
Limbah di kawasan ini didominasi oleh sisa aktivitas perikanan yang bercampur dengan sampah anorganik, sehingga membutuhkan penanganan yang jauh lebih kompleks dan spesifik.
Untuk mengurai tantangan tersebut, UPTD TPI Paotere menerima kunjungan strategis dari Rappo Indonesia, sebuah usaha sosial (social enterprise) yang telah berpengalaman selama enam tahun dalam mendampingi berbagai pihak melakukan pengurangan dan pengolahan sampah.
Kepala UPTD TPI Paotere, Nursyamsul Burhan, S.Tr.Kes., M.M., mengakui bahwa penanganan limbah dari aktivitas pelelangan ikan memerlukan pendekatan khusus yang tidak bisa disamakan dengan pengelolaan sampah domestik.
“Kami masih kesulitan mengelola sampah dari pusat pelelangan ikan karena membutuhkan penanganan yang lebih banyak dibandingkan sampah rumah tangga pada umumnya. Karakter sampah organik dari hasil perikanan yang bercampur dengan jenis sampah lain menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ujar Nursyamsul.
Merespons kondisi di lapangan, Founder dan CEO Rappo Indonesia, Akmal Idrus, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan pihak UPTD TPI Paotere. Setelah meninjau langsung kawasan tersebut, Akmal menekankan bahwa kunci penyelesaian masalah ini terletak pada integrasi sistem dan kolaborasi.
“Kami senang bisa dilibatkan dalam upaya pengelolaan sampah di Paotere. Namun, kami melihat tantangannya memang tidak sederhana karena kondisi sampah yang sudah bercampur. Jika ingin didaur ulang, diperlukan sumber daya tambahan, baik dari sisi pemilahan, teknologi, maupun kolaborasi berbagai pihak,” kata Akmal.
Akmal menambahkan bahwa penyelesaian persoalan sampah di kawasan pelabuhan dan pusat pelelangan ikan tidak dapat bertumpu pada satu pihak saja. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pengelola kawasan, pelaku usaha, komunitas, hingga sektor swasta guna menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Kunjungan dan diskusi awal ini diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi konkret antara UPTD TPI Paotere dan Rappo Indonesia dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan tersebut.
Langkah ini tidak hanya dirancang untuk mendukung program strategis Pemkot Makassar dalam menekan timbulan sampah ke TPA, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular di mana sampah dikelola sejak dari sumbernya agar dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna.(*)
