AKSESPUBLIK.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Langkah ini dilakukan agar APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam Rapat Paripurna agenda penyampaian jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel (kantor sementara DPRD Sulsel), Rabu (1/7/2026).
Gubernur Andi Sudirman mengapresiasi berbagai masukan, saran, hingga kritik yang dilayangkan oleh fraksi-fraksi DPRD Sulsel. Ia menilai hal tersebut sebagai cerminan kemitraan yang konstruktif demi mendongkrak kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemprov Sulawesi Selatan memandang seluruh masukan DPRD sebagai bentuk kemitraan yang konstruktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Sudirman.
Dalam jawabannya, Gubernur memaparkan sejumlah poin strategis terkait arah kebijakan keuangan Pemprov Sulsel ke depan, di antaranya:
- Peningkatan Kualitas Belanja: Mengoptimalkan belanja daerah agar lebih produktif di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.
- Tata Kelola Keuangan & Aset: Memperkuat optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset, serta akselerasi digitalisasi tata kelola pemerintahan.
- Kepatuhan Regulasi: Segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
- Pengawasan Ketat: Mempertebal fungsi pengawasan internal (quality assurance) untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan APBD berjalan tertib dan taat hukum.
Usai mendengarkan pemaparan Gubernur, sejumlah fraksi di DPRD Sulsel memberikan lampu hijau dan menyetujui Ranperda ini untuk digulirkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Fraksi Gerindra: Fadel Tauphan Ansar menyampaikan apresiasi atas jawaban lugas Gubernur dan menyatakan fraksinya siap melanjutkan pembahasan.
Fraksi PPP: Ahmad Fauzan Guntur turut memberikan rapor hijau. Ia menyoroti dampak positif dari Multiyears Project (MYP) tahun 2025-2027 Pemprov Sulsel, khususnya di wilayah Ajatappareng, yang dinilai sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
Fraksi PKS: Ketua Fraksi PKS, Mallarangan Tutu, menilai jawaban Pemprov sudah klop dan menjawab tuntas poin-poin pandangan umum yang mereka ajukan sebelumnya.
Fraksi Demokrat & Harapan: Senada, Heriwawan (Demokrat) dan Kamaruddin (Fraksi Harapan) bersama fraksi lainnya kompak menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme kedewanan yang berlaku.(*)
